Top 3: Harta Kekayaan Orang RI di Luar Negeri Bikin Penasaran
Kasubdit Dampak Kebijakan Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP, Romadhaniah saat Media Gathering DJP mengungkapkan beberapa data yang melatarbelakangi program pengampunan pajak dengan sasaran utama pengalihan harta dari luar negeri ke dalam negeri.
"Tax amnesty identik dengan repatriasi aset, tujuannya memperbaiki struktur ekonomi nasional, mencari sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, perluasan data basis pajak, serta meningkatkan penerimaan pajak," ujarnya di Hotel Atria, Malang, Jumat 14 Oktober 2016.
Artikel berapa harta kekayaan WNI di luar negeri telah menyedot perhatian pembaca di kanal bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di kanal bisnis? Berikut tiga artikel terpopuler di kanal bisnis seperti dirangkum pada Jumat (14/10/2016):
1. Berapa Harta Kekayaan Orang RI di Luar Negeri? Ini Datanya
Program pengampunan pajak (tax amnesty) lahir bukan tanpa alasan. Pemerintah maupun lembaga internasional menunjukkan data betapa banyaknya harta atau aset kekayaan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Kasubdit Dampak Kebijakan Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP, Romadhaniah saat Media Gathering DJP mengungkapkan beberapa data yang melatarbelakangi program pengampunan pajak dengan sasaran utama pengalihan harta dari luar negeri ke dalam negeri. Berita selengkapnya baca di sini
2. Duet Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar Gawangi Kementerian ESDM
Presiden Joko Widodo melantik Ignasius Jonan menjadi Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Arcandra Tahar menjadi Wakil Menteri ESDM di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016).
"Ignasius Jonan diangkat Menteri ESDM selama sisa periode 2014 hingga 2019. Mengangkat Arcandra Tahar menjadi Wakil Menteri ESDM," kata Jokowi.
Dalam sumpah jabatan, Ignasius Jonan dan Arcandra tahar berjanji akan menjalankan tugas jabatan dengan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berita selengkapnya baca di sini
3. Begini Sulitnya Indonesia Kejar Pajak Google
Indonesia harus belajar dari Inggris jika ingin berhasil mengejar pajak perusahaan internet raksasa Amerika Serikat (AS) Google.
Sebab, Pengamat Perpajakan sekaligus Direktur Eksekutif Center for Indonesia Tax Analysis (TAX) Yustinus Prastowo menilai, perusahaan ini akan memakai beberapa cara untuk mengelak dari pembayaran pajak.
"Google pasti akan mengelak bukan subjek pajak di Indonesia karena tidak punya kantor perwakilan dan agen di sini, saya (Google) asing. Itu kesulitan buat kita," ujar dia saat Media Gathering Ditjen Pajak di Hotel Atria, Malang, Jumat 14 Oktober 2016.
Posting Komentar